KPU Lutra: Baru 8 Kecamatan Diterima Logistik Hari Ini Dari PPK

Masambanwes, Luwu Utara – Pengembalian logistik berupa Kotak Suara dan Bilik Suara pasca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan ke KPU Kabupaten Luwu Utara belum tuntas, masih ada tujuh Kecamatan yang belum kami terima, ini hari baru delapan yang kami terima logistik.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di lima belas Kecamatan (15) Kecamatan, baru delapan diterima hari ini yakni, Kecamatan Bone-Bone, Tanalili, Sukamaju Selatan, Malangke Barat, Sabbang, Rongkong, Rampi dan Kecamatan Baebunta Selatan.

“Yang belum datang membawa hasil rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan yakni Seko, Sabbang Selatan, Baebunta, Sukamaju, Malangke, Mappedeceng dan Kecamatan Masamba,” terang anggota Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hayu Vandy Pamorron pada wartawan media ini, Sabtu (12/12/2020).

Logistik yang dikembalikan berupa Kotak Suara yang digunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan Pengembalian Logistik berupa kotak suara dari tiap PPK didampingi oleh Panwascam, juga dikawal oleh pihak Kepolisian sektor dan Koramil dari masing-masing Kecamatan.

‘’Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya, Polres Lutra dan seluruh Polsek se-Kabupaten Luwu Utara, Kodim 1403 Sawerigading beserta Koramil se-Kabupaten Lutra yang sudah mengawal secara penuh baik selama proses pendistribusian dari KPU Kabupaten yang berjuluk Bumi Lamaranginang hingga tingkat TPS, maupun selama proses pendistribusian pengembalian ke KPU Lutra,” tandas Divisi Teknis Penyelenggaraan Hayu Vandi Pamorron.

Sekadar diketahui bahwa, hasil Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan diumumkan paling lambat 26 Desember 2020. Hal ini sesuai jadwal tahapan Pilkada yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020.

Dan setelah penetapan, KPU membuka ruang bagi paslon yang tidak puas untuk menfajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan waktu proses sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi.(yus)