Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara Sosialisasi PKPU No. 13 Tahun 2020

Masambanews, Luwu Utara —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara , sosialisasi PKPU 13 tahun 2020, tentang perubahan nomor 6 dan PKPU  nomor 10 tahun 2020, tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.

Sosialisasi tersebut dihadiri, seluruh Komisioner KPU, Bawaslu, Kepolres Luwu Utara, Dandim 1403 sawerigaing, Kesbangol, Satpol PP, Lo dan tim Kampanye pasangan calon serta tim gugus  tugas Covid 19 Luwu Utara , di Warkop Softcoffee, Senin (5/10/2020).

Sebelum sosialisasi dimulai terlebih dahulu KPU memaparkan, dalam sosialisasi dan menekankan beberapa hal  dalam perubahan PKPU 13 sebagai perubahan dari PKPU 6 dan PKPU 10 2020 tentang pelaksanaan pemilihan dimasa pandemic, kampanye  pemilihan gubernur,wakil gubernur,bupati dan wakil bupati..

“Beberapa hal yang subtansi merujuk dari PKPU 13 2020 anatara lain, Pelaksanaan Rapat  umum sudah ditiadakan, atau pasal 64 dalam PKPU 10 dihapus dan kegiatan lain yang bisa dilakukan sesuai pasal 58 PKPU 10, dilakukan melalui media sosial dan daring,”kata Rahmad.

Selanjutnya Rahmad memaparkan, dalam PKPU 13 disebutkan, pertemuan terbatas atau tatap  muka atau dialog tetap bisa dilakukan, tetapi tetap memperhatikan jumlah keseluruhan yang hadir paling banyak 50  orang dan dilakukan dalam ruangan atau gedung dengan tetap menerapkan protokol covid 19, dan jarak minimal 1  meter antar peserta.

“Selain itu juga diatur bahwa Paslon jika ingin berkampanye melalui media sosial harus mendaftarkan akunnya ke  KPU, paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye dengan maksimal 20 akun untuk setiap pasangan  calon,”ungkapnya.

Rahmad menekankan sesuai amanah PKPU 11 2020, pasangan calon atau timnya memasukkan desain alat  peraga kampanye, paling lambat 5 hari setelah pencabutan nomor urut, ini dimaksudkan sebagai bahan bagi KPU dalam memfasilitasi pembuatan APK bagi setiap pasangan calon.

“PKPU 13 tahun 2020 pasal 88 C berisi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye,  dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam  bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser music maupun  kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai,”pungkasnya.(Am**).