Bumi Batara Guru Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM ke Empat Kalinya

Masambanwes, Luwu Timur – Kabupaten Luwu Timur (Lutim) yang berjuluk Bumi Batara Guru kembali meraih penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia  (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Penghargaan yang diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Lutim , H. Bahri Suli, pada rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020, Senin (14/12/2020) di Hotel  Claro, Makassar.

Penghargaan ditandatangani Yasonna H. Laoly hari ini, Senin, 7 Desember 2020 melalui Surat Keputusan No :  M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Perduli HAM Pada Tahun 2019 diberikan atas  upaya pemkab Lutim dalam membina dan mengembangkan Kabupaten yang peduli HAM berdasarkan capaian implementasi Hak Asasi Manusia yakni, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Perempuan dan Anak, Hak Atas Kependudukan, Hak Atas  Pekerjaan, Hak Atas Perumahan Yang Layak dan Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Kriteria penghargaan yang diberikan oleh Kemenkumham dibagi menjadi tiga yakni Peduli HAM, cukup Peduli  HAM, dan kurang Peduli HAM. Selain itu ada beberapa indikator yang menjadi penilaian.

Dengan penghargaan ini menjadikan Luwu Timur sebagai satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang  menerima penghargaan dengan Predikat Kabupaten Peduli HAM secara berturut turut sejak 2017.

“Tahun ini kita mampu mempertahankan status sebagai Kabupaten Peduli HAM, ini berarti sudah keempat kalinya  secara berturut turut Kabupaten Luwu Timur dinobatkan sebagai kabupaten Peduli HAM oleh Kemenkum dan  HAM dengan predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri  Suli saat mewakili Bupati menerima penghargaan tersebut.

Menurut Sekda, penetapan Kabupaten Luwu Timur dengan predikat kabupaten Peduli HAM tidak terlepas dari  peran serta dan kerjasama stakeholder dan semua elemen.

“Terima kasih atas dukungan dari semua OPD terkait, sehingga status tersebut bisa disematkan untuk Kabupaten Luwu Timur. Penghargaan ini tak terlepas dari dukungan sejumlah pihak atas koordinasi dan kerjasamanya dalam  pelaksanaan program pelayanan publik yang memenuhi indikator dan parameter pelaksanaan HAM di Luwu Timur,” ujarnya.

Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM, Mualimin Abdi dalam sambutannya via virtual, mengharapkan  penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk para kepala daerah untuk lebih bekerja keras.

“Penghargaan ini bertujuan memotivasi dan menjadi pendorong pemenuhan hak dasar masyarakat. Khususnya  hak dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan, anak-anak, hak atas pekerjaan, perumahan  yang layak, dan lingkungan,” ujar Mualimin Abdi.

Sementara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, penghargaan yang diberikan atas upaya dan  keberhasilan kabupaten/kota dalam pemenuhan dan pelayanan publik yang merupakan bagian dari hak hak dasar  warga dan masyarakat di wilayahnya masing masing.

Hadir secara khusus melalui virtual Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo memberikan Sambutan pada  Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72.

Dalam Sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa, kita mempunyai komitmen yang sama  bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi  Bangsa yang lebih beradap, lebih tangguh dan lebih maju. Komitmen kuat Pemerintah dalam penegakan HAM  telah dituangkan dalam rencana aksi Nasional HAM 2020-2025.

“Hak Sipil, hak politik serta hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan,” tutur Presiden Joko Widodo.

Di Sulawesi Selatan, selain Kabupaten Luwu Timur ada 13 Kabupaten/kota lainnya menerima penghargaan  serupa, sementara untuk skala Nasional, dari 514 Kabupaten/kota hanya 259 Kabupaten/Kota yang menerima  penghargaan peduli HAM.

Pada rangkaian Hari HAM Sedunia ke-72 yang bertemakan “Recover Better – Stand Up for Human Rights”, selain  Gubenur Sulsel, turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. (yus/yul)