Dinas Perikanan Sosialisasi Tehknologi Penangkapan Ikan & Keselamatan Pelayaran

banner 468x60)

Masambanews, Luwu Utara – Guna tertib pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang tergabung dalam 30 Kelompok Pelaku Perikanan(KPP) mengikuti sosialisasi sebar ikan dan tekhnologi penangkapan ikan dan keselamatan pelayaran.

Pantauan media ini, Kamis(14/3/2019) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke, kegiatan sosialisasi ini dibuka Plh Sekretaris Daerah(Sekda) Luwu Utara Tafsil Saleh.

Hadir dalam sosialisasi tersebut yakni Kepala Dinas(Kadis) Perikanan Muharwan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Alauddin Sukri, Kapolsek Malangke, Camat Malangke Tasman.

Sebagai narasumber Munandar Jaka Sukmana dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. Narasumber membahas berbagai konsep di sosialisasi tersebut.

Dalam arahan dan sambutan Bupati Luwu Utara, Hj. Indah Putri Indriani yang dibacakan Plh Sekda Lutra mengatakan, dalam rangka pemberdayaan nelayan diperlukan informasi atau tekhnoligi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap.

” Salah satu solusinya adalah memberikan indroduksi kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap sesuai dengan tekhnoligi yang dikembangkan,” tutur Tafsil.

Sementara Kepala Bidang(Kabid) Pemberdayaan Nelayan, Aqidah Husain mengatakan, bahwa jegiatan sosialusasi ini sudah dilakukan dua kali di tahun 2019 dan sebelumnya dilakukan di Kecamatan Malangke Barat. Tujuan sosialusasi ini bagaimana pengetahuan para nelayan tentang tekhnologi penangkapan ikan, keselamatan pelayaran, penyelamsn serya penangkapan ikan.

Narasumber Munandar Jaka Sukmana dalam pemaparannya bahwa, Stasiun PSDKP Tahuna membahas terkait peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan serta pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

Sementara itu dijelaskan dari Balai Pengelolaan Sumver Daya Pesisir dan Laut dari Makassar, dalam kegiatan sosialisasi penangkapan ikan, pihaknya merujuk pada Permen KP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang bertelur dan di bawah ukuran. Ini untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya alam.

“Selain itu sosialisasi terkait pasca penangkapan ikan, dimana ikan yang akan di lalulintaskan ke luar area wajib dilengkapi sertifikat karantina ikan, sesuai pasal 6 UU nomorr 16 tahun 1992, agar ikan yang di kirim benar-benar bermutu dan aman dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Munandar Jaka Sukmana.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisi tersebut pelaku usaha perikanan, stakholder, dan nelayan lebih mengenal dan tahu terkait aturan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sehingga segala sesuatu kewajiban yang harus di penuhi sebagai persyaratan usaha maupun ketentuan yang dilaksanakan serta sanksi hukum, diharapkan semuanya sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman,” tutupnya.(yustus).

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply