GAS ELPIJI 3 KG DIPERUNTUKKAN PADA MASYARAKAT MISKIN

banner 468x60)

MasambaNews, – Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) Kabupaten Luwu Utara Sulsel, Muslim Muhtar, kembali menegaskan bahwa gas elpiji 3 kg tidak diperuntukkan bagi orang yang berpenghasilan tinggi.

Menurutnya, gas elpiji 3 kg hanya untuk orang yang berpenghasilan rendah atau miskin. Hal ini ia sampaikan di forum Rapat Pembahasan Kelangkaan Tabung Gas Elpiji dan BBM, di Aula Kantor Bappeda.

“Seperti yang kita ketahui bahwa gas elpiji 3 kg hanya diperuntukan bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Namun sangat disayangkan, saat ini masyarakat yang berpenghasilan tinggi pun masih menggunakan 3 kg. Untuk itu, kita undang Pertamina Provinsi guna menjelaskan kebijakan pemerintah ini,” ujar Muslim dalam rapat yang menghadirkan seluruh stakeholder Pertamina,  Agen,  Pangkalan dan SPBU se-Luwu Utara.

Menurutnya, bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, sudah ada gas elpiji 5 kg untuk digunakan, dan tidak lagi menggunakan gas elpiji 3 kg. “Saat ini kan sudah ada gas elpiji 5 kg untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Jadi, silakan kita yang berpenghasilan tinggi untuk menggunakan itu,” tegas Muslim.

“Hari ini kita sudah harus sepakati bersama bahwa jangan lagi ada desas-desus atau cerita-cerita yang tidak jelas di luar sana mengenai penimbunan gas elpiji. Tidak boleh lagi ada seperti itu. Saya berharap, pertemuan kita ini menghasilkan kesepakatan bersama agar kita bisa mengimplementasikannya di lapangan,” terang mantan Camat Sukamaju ini.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Hakim Bukara, mengapresiasi apa yang dilakukan DP2KUKM.
Menurutnya, langkah yang ditempuh dengan mengundang langsung Pertamina Provinsi adalah sebuah langkah yang luar biasa. “Apa yang dilakukan DP2KUKM adalah langkah yang luar biasa karena ini tentunya menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kg,” ujar Hakim dalam sambutannya mewakili Bupati Luwu Utara.

Hakim berharap agar seluruh stakeholder, termasuk masyarakat untuk saling terbuka agar semua permasalahan mendapatkan solusi yang terbaik. “Momen ini memberikan kita kesempatan untuk saling terbuka,  karena sesungguhnya tabung gas elpiji 3 kg tidaklah langka, namun pemanfaatannya saja yang kurang baik karena ada yang tidak berhak menggunakan tabung gas elpiji 3 kg, tapi saat ini masih menggunakannya,” tandas Hakim dalam rapat yang juga dihadiri Anggota DPRD Edwin Patundungi dan Kasi Intel Kejari Luwu Utara, Endry.

Di tempat yang sama, Perwakilan Pertamina Sales Eksekutif, Angga Kusuma, menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden No.104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” jelas Angga.
“Sesuai peraturan tersebut, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di tahun berjalan. Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina memiliki tugas dan wewenang menyalurkan LPG 3 kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Angga menjelaskan.

“Masyarakat berpenghasilan tinggi semakin banyak menggunakan hak warga miskin dengan membeli LPG 3 kg bersubsidi. Padahal, Pertamina telah menyediakan berbagai varian LPG non subsidi seperti bright gas 5,5 kg dan 12 kg, serta LPG ukuran 50 kg untuk restoran dan hotel. Dalam aturan sangat jelas, hanya warga miskin dan UKM saja yang mendapatkan hak membeli LPG 3 kg bersubsidi. Nah, fungsi pembinaan dan pengawasan berada di tangan pemerintah,” pungkasnya. (yustus)

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply