PANSUS DPRD KAB. LUWU UTARA STUDY BANDING KE BEBERAPA DAERAH DI PULAU JAWA

banner 468x60)

MASAMBANWES. – Jajaran panitia khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, melakukan study banding ke sejumlah daerah, di pulau jawa.
Study banding yang dilakukan dalam tiga kelempok ini, masing-masing di dampingi ketua pansus, yakni, pansus I, Sudirman salomba dari fraksi Hanura, pansus II, Abdul Aris Mustamin fraksi PDI Perjuangan dan pansus III,Drs Guris dari fraksi PAN.
Dalam kegiatan pansus anggota DPRD kabupaten Luwu Utara tidak di dampingi aparatur pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai pengusung rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan 9 ranperda dengan Nomor: 188,4/…  /DPRD-LU/IV/2017 Tertanggal 21 April 2017. Dan Dari sembilan  ranperda, pansus I dengan Rancangan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Perusahaan Umum Daerah dan tentang perubahan atas peraturan daerah, Nomor 05 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Pansus II Membahas Ranperda Tentang: Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan anak dan pengelolaan barang milik daerah serta Pembentukan kecamatan yakni kecamatan Lara,Buangin dan kecamatan Sukamju selatan.
Pansus III, Membahas ranperda tentang: ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011, terkait retribusi jasa umum, serta perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan ketiga perubahan atas atas perda Nomor 14 tahun 2011 tentan retribusi  perijinan umum.
Dari sembilan ranperda yang dibagi dalan tiga kelompok fraksi dan di ketuai kelompok pansus masing-masing tiga buah Ranperda kabupaten Luwu Utara.
Dari usulan peraturan daerah pemerintah kabupaten Luwu Utara. yang di lakukan di sejumlah daerah dipula jawa semoga menghasilkan yang lebih baik untuk daerah bukan hanya cuman sekedar jalan-jalan dan menghabiskan uang rakyat. Sehingga apa yang di hasilkan pansus I,II Dan III, bisah lebih memperhatikan daerah. “Ungkap salah seorang warga.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masamba Affair Center, Amordi, mengatakan bahwa kegiatan study banding yang di lakukan oleh anggota dewan terlalu berlebihan, yang menjadi tugas pokok dan usulan Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak di libatkan dalam pembahasan ranperda yang di lakukan oleh anggota dewan sangat-sangat tidak maksimal di sebabkan tidak di dampingi SKPD dan Instansi terkait, “Kata Amordi.(Awhy)

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply