Rusdi Rasyid Ajak FPIC Menata Jalan Pembangunan Partisipatif Di Luwu Utara

banner 468x60)

MASAMBA NEWS – Forum diskusi bersama FPIC dan Walacea dalam Pemberian informasi yang berimbang, dan persetujuan tanpa paksaan dalam proses pembangunan, di hadiri 3 kepala Dinas, Kepala BKP3 Armiadi, Kadis Kehutanan & Perkebunan drh Adriani Ismail dan sebagai Pemateri Rusdi Rasyid Plt Kadis Pertanian di aula Hotel Remaja, Senin 19/12/16.

Basri Andang menjelaskan banyak kasus, pendekatan pembangunan tidak selalu berjalan harmonis tapi diwarnai riak konflik, Untuk mengatasi dan mencegah berulangnya persoalan-persoalan tersebut, maka lahir apa yang disebut dengan Free and Prior Informed Consent atau FPIC sebagai salah satu instrumen dalam hukum Internasional untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang potensial terkena pengaruh suatu proyek pembangunan, Free and Prior Informed Consent (selanjutnya disingkat FPIC).

Staff Ahli Bidang Politik Luwu Utara yang plt Kadis Pertanian Rusdi Rasyid yang hadir sebagai pemateri dalam kegiatan forum diskusi tersebut menuturkan pembangunan bukan hanya kuat legalitas tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pembangunan.

Membawakan materi “MENATA JALAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.DAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LUWU UTARA” Rusdi mengaitkan prinsip FPIC dengan Visi Misi, RPJMD dan kondisi keberagaman etnis di lutra dan keberadaan masyarakat adat bahwa Berkonflik adalah situasi yang muncul karena adanya perebutan terhadap benda atau kedudukan dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya pengakuan hak dari orang atau kelompok orang tersebut kepada pihak lain, salah satu actor penting dalam konflik agrarian dan sumber daya alam di Indonesia adalah masyarakat hukum adat.

“Jamak kita ketahui bahwa masyarakat hukum adat telah menguasai tanah dan kekayaan kekayaan alam di suatu wilayah jauh sebelum dibentuknya Negara ini” ungkap Rusdi.(ull)

20161219_122610

 

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply