6 Bulan Pemerintahan PINTAR Belum Berbenah

banner 468x60)

 

1477904393852

Pergantian kepemimpinan yang terjadi dipenuhi dengan berbagai harapan dan impian yang ingin dicapai di masa depan, 6 bulan beragam kritikan tajam terhadap pemerintahan PINTAR yang dikatakan belum berbenah!! dikatakan gagal, tanpa indikator penulis tidak mau mengatakan gagal, namun berorientasi kepada kepuasan masyarakat mari kita mencoba menjabarkanya!! Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki empat fungsi, yaitu Pengaturan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan, dari keempat fungsi tersebut, hanya fungsi utama yang baru dilaksanakan oleh pemerintahan Indah & Thahar adalah yaitu fungsi pengaturan, sementara fungsi pelayanan belum ada perubahan, Hal ini dikarenakan dua fungsi lainnya Pemberdayaan dan Pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri belum terlihat tanda tanda arah pembangunan yang jelas, serta orientasi pemberdayaan masyarakat belum dirasakan.

Dalam hal fungsi pengaturan, harus diakui Pemerintahan Indah & Thahar dinilai lemah karena perangkat daerah terasa kaku dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan instruksi dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, Keadaan semacam ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kurang dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, ditambah dengan penempatan pejabat birokrasi yang tidak sesuai contoh kecil masih ada tenaga auditor yang berstatus suami istri berkantor pada satu Instansi (Inspektorat), seorang Tenaga Medis dengan dasar ijasah kesehatan dimutasi ke kantor Kecamatan, Mutasi dengan alasan Pemerataan tenaga pendidikan belum memuaskan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih jauh dari harapan, mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan dan PDAM masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tidak jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, sehingga menimbulkan image buruk terhadap pemberi layanan. PINTAR perlu membenahi, Dinas Kesehatan dan Rumah sakit Andi Jemma, Badan Perizinan Terpadu satu atap (BTPSP), dalam hal pengurusan izin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Akta, masih perlu memberikan layanan publik yang lebih baik, Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) PDAM, pemerintah daerah.(ull)

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply